BEBASBARU.ID, NASIONAL – Setelah heboh dan viral, akhirnya Presiden Jokowi turun tangan dan niatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang naikan UKT batal!
Kenaikan UKT yang tak masuk akal ini, karena mencapai 500 persen bikin heboh calon mahasiswa baru. Bahkan banyak yang akhirnya batal kuliah, karena tak sanggp bayar UKT atau kalau di sekolah namanya SPP.
Akibatnya beberapa kampus di demo mahasiswanya sendiri, yang lebih parah, anak buah Nadiem Makarim sebut kuliah bukan wajib layaknya SD, SMP dan SMU, kuliah di sebut pendidikan tersier.
Yang artinya, kuliah hanya buat orang mampu, yang miskin dilarang kuliah!
Nadiem mengaku telah mendengar keluhan dari berbagai pihak. Ia memastikan akan mengevaluasi ulang kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri.
“Untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut,” kata Nadiem usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5).
Nadiem mengatakan Kemendikbudristek juga akan mengevaluasi satu per satu permintaan PTN untuk menaikkan UKT tahun depan. Ia berkata kenaikan UKT akan dilakukan dengan hati-hati.
“Kalaupun ada kenaikan UKT harus dengan asas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Nadiem enggan berkomentar lebih lanjut mengenai UKT. Mantan Bos Gojek itu memilih untuk tak menanggapi pertanyaan wartawan dan langsung meninggalkan Istana.
Nadiem pun tak mau mengungkap arahan Jokowi soal UKT. Ia hanya mengulang pernyataannya yang pernah disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR minggu lalu.
Sebelumnya, kenaikan tarif UKT memicu polemik di berbagai perguruan tinggi negeri. Bahkan, mahasiswa di sejumlah kampus menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT.
Riuhnya polemik ini membuat DPR memanggil Nadiem ke rapat kerja. Mereka mencecar Nadiem atas kebijakan tersebut.
“Untuk itu kami minta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran Rp665 triliun itu? Supaya masyarakat tahu dan paham apa fungsi pendidikan dan apa yang dilakukan Kemendibudristek untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” ujar Pimpinan Rapat Komisi X Dede Yusuf pada rapat Komisi X DPR RI pada Selasa (21/5) lalu.***
