BEBASBARU.ID, POLITIK – Ucapan Presiden Prabowo agar Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD menuai respon beragam, tapi 3 parpol langsung setuju, yakni PKS, PKB dan Nasdem dan pastinya Partai Gerindra.
Namun, politisi Nasdem, hanya minta Pilkada Gubernur yang di pilih DPRD, sedangkan Bupati dan Walikota tetap Pilkada langsung.
PKB bahkan ngaku, wacana ini sudah mereka gaungkan sejak lama, dengan alasan banyak mudharatnya daripada baiknya.
Hanya PDIP yang dulu juga ngotot kini seakan balik badan, dengan alasan tak perlu buru-buru!
Bagaimana tanggapan eks Menko Polhukam Mahfud MD, terkait wacana ini, mantan Cawapres ini malah mengapresiasi usulan Prabowo soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPR.
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNN, Sabtu (14/12/2024), Mahfud melihat usulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).
Mahfud berujar, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.
“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.
Prabowo Usulkan Pilkada Balik ke DPRD
Yang menang lesu, apalagi yang kalah, itulah sentilan Presiden Prabowo Subianto, soal Pilkada langsung saat ini.
Presiden Prabowo bahkan menyindir ucapan orang-oran barat, yang mengagung-agungkan demokrasi, padahal demokrasi itu mahal tak terkira.
Mulai dari beli parpol. atau kumpulkan KTP, hingga bagi-bagi sembako, termasuk biaya penyelenggaraan yang menelan anggaran tak sedikit, belum lagi bentrok antar pendukung paslon.
Sehingga Presiden RI Prabowo Subianto tak ragu melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Hal itu di katakannya, saat beri sambutan tanpa teks di Harlah ke 60 Partai Golkar.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam WIB.
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada.
Pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.***
