BEBASBARU.ID, NASIONAL – Heboh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Krisyanto yang berani bersumpah atas nama Tuhan, kalau pa Lurah minta 3 periode.
Kini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia langsung pasang badan dan bilang itu semua murni ide dia, bukan pa Lurah, yang juga Presiden Jokowi.
Bahlil Lahadalia menyebutkan, ini memang murni ke salahannya, karena berani mengeluarkan ide yang sangat kontroversial.
Tapi dia berkilah, itu semata-mata karena ada masalah besar kala itu, yakni merebaknya pandemi COVID-19 yang menewaskan ribuan orang di negeri ini.
“Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” tegas Bahlil dalam pidatonya di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” tambahnya.
Bahlil membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Ia lantas menyinggung isu penundaan pemilu yang ramai beberapa waktu lalu awalnya berawal dari dirinya.
“Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata dia.
Bahlil menegaskan jika ide penundaan pemilu yang dicetuskannya itu baik, maka silakan diikuti. Sebaliknya, jika tidak baik maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut.
“Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” kata dia.
Sebelumnya polemik tiga periode bergema lagi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP diminta mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.
Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan ‘pak lurah’ tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.
Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
Menteri tersebut, kata Hasto, mengklaim sejumlah anggota kabinet mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atas persetujuan ‘Pak Lurah’. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/203).***