BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Bikin kaget, di saat Purbaya Yudhi Sadewa tengah gencar usut soal pajak perusahaan tambang batubara yang ada di Kalsel, Presiden Prabowo Subianto malah mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan (menkeu) pada Senin (14/09/2026).
Ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi, kalau oligarkhi batubara yang hancurkan alam Kalimantan Selatan, tapi ogah bayar pajak, sangat kuat dan sulit di sentuh!
Sebagai pengganti, Presiden Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai Bendahara Negara. Hal itu sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.
“Demi Tuhan Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kiranya Tuhan menolong saya,” ujar Suahasil saat bersumpah dalam pelantikannya sebagai menkeu baru oleh Prabowo di Istana Kepresidenan.
Suahasil menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak Oktober 2019, saat Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu pada era Presiden Joko Widodo(Jokowi).
Posisi yang sama masih didudukinya pada Kabinet Prabowo -Gibran Rakabuming Raka sejak Oktober 2024 lalu.
Pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970 itu, adalah seorang ekonom ulung dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi.
Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994. Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada tahun 1997.
Selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, Suahasil pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada 2010-2015 dan Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.
Sementara itu, Purbaya menjabat sebagai menkeu sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
Ia merupakan lulusan Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) dan pernah mengisi beberapa posisi, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).
Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).
Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
Pria kelahiran Kota Bogor, 7 Juli 1964 ini juga sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), hingga Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).
Kemudian, Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005).
Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).***
