BEBASBARU.ID, POLITIK – Perpolitikan Kembali memanas, setelah Wapres Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini tak lain ada niat Wapres Gibran mundur!
Benarkah Wapres berniat mundur?
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (10/11/2028), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka buka suara usai disebut pihak istana telah menyampaikan niatan pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
“Beliau [Red: Presiden Prabowo Subianto] memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA” kata dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Gibran telah menyampaikan niatan mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan hari ini.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo
Isu Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres mengemuka di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.***
