BEBASBARU.ID, POLITIK – Ketum PDIP Megawati sampai tegang pidato sebut pemilu 2024 akan di dicurangi, seakan-akan nuduh ada pihak yang akan main curang.
Tapi kini ucapannya bak menampar mukanya sendiri, setelah Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso ketahuan lakukan fakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Ini artinya, yang akan berbuat curang, justru PDIP sendiri, atau bisa jadi ini adalah ketakutan ketahuan bikin salah, tapi lempar ke orang lain.
Alias lempar batu sembunyi tangan!
Bagaimana tanggapan, Capres Nomor 1, Anies Baswedan menganggap dokumen tersebut, yang indentifikasi kalau salah satu contoh aparatur negara tak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kepercayaan rakyat terhadap negara pasti menurun.
“Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara,” kata Anies di Gedong Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Anies mengatakan aparatur negara tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia pun menilai seharusnya aparatur negara mundur dari jabatannya jika sekadar ingin mencapai kepentingan pribadi.
“Bila anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi anda. Tapi kalo anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka anda telah merendahkan negara,” jelas Anies.
Anies menilai kepentingan pribadi dan kelompok yang dicapai dengan menggunakan instrumen negara akan berimbas pada turunnya kepercayaan publik kepada negara.
“Lebih parahnya lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara,” kata dia.
Dokumen pakta integritas itu beredar usai KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kasus Bupati Sorong Yan Piet. Namun, kebenaran informasi ini hingga kini belum diketahui.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut.
Terpisah, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid juga telah merespons temuan tersebut. Ia membantah keberadaan dokumen tersebut.
“Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).***
