BEBASBARU.ID, POLITIK – Pernyataan Ketua DPD PDIP Jabar, Onu Surono yang menuduh Mulyono dan geng nya sengaja jegal Anies Baswedan, langsung di tanggapi Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi yang tinggal 50 hari lagi menjabat Presiden RI (lengser 20 Oktober 2024 dan di gantikan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, Cawapres terpilih).
Tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya terlibat dalam upaya menjegal peluang politik Anies Baswedan di Pilkada 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat adalah fitnah.
Dalam pernyataannya usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Jakarta Timur, Jumat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Saya itu ditudang-tuding bukan hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat,” katanya pada wartawan.
Menurut Jokowi, semua itu adalah urusan internal partai politik dan koalisi, termasuk proses pencalonan atau penolakan kandidat Pilkada serentak 2024.
Presiden menambahkan bahwa dirinya bukan ketua partai atau pemilik partai, ia pun tidak memiliki wewenang jegal dalam keputusan pencalonan kandidat di Pilkada 2024.
“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?” tegasnya menanggapi tuduhan pen jegal – lan tersebut.
Peluang Anies Baswedan tampil di kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur, telah tertutup setelah tak ada lagi partai politik yang punya cukup suara untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Sebanyak 15 partai politik telah resmi mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8).
Partai politik itu yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, PPP, PBB, Prima, dan PKN.
Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan bahwa Anies juga sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat.
Sahrin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Anies tidak maju adalah tidak ada permintaan khusus dari masyarakat Jawa Barat maupun aspirasi partai politik untuk mengusung calon presiden di Pemilu Presiden 2024 tersebut.***