BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Entah karena malu, ataukah ada sebab lain, Pemerintah Pusat malah mencueki bantuan dari Negara Malaysia, untuk memadamkan Karhutla.
Padahal, Malaysia merasakan dampak langsung dari kabut asap pekat yang berbulan-bulan tidak bisa di padamkan pemerintah Indonesia.
Bahkan pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat, yang lamban membantu, dengan alasan selama ini semua izin pemanfaatan hutan di ambil pusat.
Namun, saat ada bencana, pusat seolah lepas tangan dan dan membiarkan daerah berjuang habis-habisan padamkan api.
Bahkan Menkopolkam Dudung Abdurahman dengan berbusa-busa memuji-muji Prabowo. Hadeuhh…!
Menurut Dudung, pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran tersebut, terutama karena sulitnya memadamkan api di lahan gambut serta dampak kabut asap yang meluas hingga negara tetangga.
Dudung Abdurachman menegaskan, Presiden Prabowo sangat berkonsentrasi terhadap upaya penanganan karhutla.
Salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah karakteristik lahan gambut yang membuat kebakaran sulit dipadamkan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengendalikan api agar tidak terus meluas.
Dudung mengatakan, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga merambah ke negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.
Kabut asap yang ditimbulkan karhutla berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat lintas wilayah.
Dampaknya juga dirasakan pada sektor transportasi udara, ketika jarak pandang yang terganggu dapat memengaruhi kelancaran operasional penerbangan.
“Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan hal-hal gambut yang sulit untuk dipadamkan.”
Selain berdampak terhadap lingkungan dan negara tetangga, kabut asap karhutla juga dilaporkan mengganggu jadwal penerbangan.
Dudung menyampaikan, dirinya menerima informasi mengenai angka 500 hingga 800 terkait gangguan penerbangan.
Namun, dalam pernyataannya, ia tidak menjelaskan secara terperinci apakah angka tersebut merujuk pada jumlah penerbangan, satuan waktu, atau kategori gangguan tertentu.
Ia juga menceritakan pengalaman pribadinya ketika hendak melakukan perjalanan ke Sumatera Selatan. Perjalanannya sempat tertunda akibat kondisi yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.
“kemarin dapat informasi 500 sampai 800 sehingga penerbangan kan tertunda itu kemarin ee beberapa hari yang lalu. Saya kemarin waktu itu mau ke Sumatera Selatan juga tertunda. Nah, ini mungkanya Bapak Presiden sangat perhatian untuk konsentrasi bagaimana menangani masalah ini.”
Selain operasi pemadaman, pemerintah berencana membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Dudung berharap badan tersebut dapat segera dilantik sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut serta mangrove dapat diperkuat.
Dalam keterangannya, Dudung juga menyebut nama Profesor Satriwan sebagai sosok yang kemungkinan dipertimbangkan untuk mengisi posisi terkait di badan tersebut. Namun, ia menyampaikan nama itu dengan nada belum pasti, sehingga penunjukan resmi masih perlu dikonfirmasi.
Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang disampaikan dalam pembahasan penanganan karhutla.
Terkait kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Dudung kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan tersebut.
Sementara itu, mengenai tawaran bantuan dari negara lain, Dudung mengatakan hal tersebut belum dibahas dalam rapat yang dimaksud.
Ia juga menyebut adanya tanggapan dari negara lain terkait kebakaran hutan dan asap, tetapi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memaksimalkan penanganan di dalam negeri.
Dengan demikian, fokus pemerintah saat ini masih mencakup pemadaman di wilayah prioritas, rotasi personel, mitigasi berbasis daerah, serta penguatan pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.***
