BEBASBARU.ID, POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk pertama kalinya menolak keputusan Mahkamah Kostitusi(MK), soal UU Pilkada yang baru di putuskan.
DPR dalam hal ii Badan Legislasi berkilah, MK sepertinya sengaja bikin UU sendiri, sehingga pihaknya pun tak akan taati keputusan MK tersebut.
Kini, DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam Rapat Paripurna besok. Badan Legislasi (Baleg) akan membawa hasil keputusan dalam rapat hari ini yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNN Indonesia, Rabu (21/08/2024), Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya sudah menyurati pimpinan DPR.
Baleg berharap pengesahan RUU ini bisa masuk dalam rapat besok.
“Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau enggak salah besok ya. Insya Allah besok. Nanti akan disahkan di paripurna RUU ini,” kata Awiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/08/2024).
Awiek mengaku belum mengetahui jadwal rapat paripurna besok. Namun, ada salinan undangan yang beredar rapat paripurna akan digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, jam 09.30 WIB besok.
Sebelumnya, Baleg menyepakati RUU Pilkada dalam rapat hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.
Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP.
Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.
Baleg DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.
Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.
Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK.
Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.***
