BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Bukannya di sambut gembira, justru UU Perampasan Aset di tenggarai penuh kejanggalan dan akal-akalan, sehingga ICW geram.
Kini, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan pimpinan DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026), usai disahkannya UU Perampasan Aset.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Koalisi menilai DPR tidak memenuhi kewajiban untuk menyebarluaskan draf rancangan undang-undang kepada masyarakat selama proses pembahasan.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamis (19/11/2026), Perwakilan koalisi menyebut pengaduan itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Mereka menilai tidak dibukanya draf RUU Perampasan Aset bertentangan dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat memperoleh akses terhadap rancangan aturan.
“Jadi hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat,” ujar perwakilan koalisi, dikutip TribunTrends dari Tribunnews, Kamis, 19 November 2026.
Ia mengatakan, hingga UU Perampasan Aset disahkan, pihaknya tidak menemukan dokumen draf tersebut di situs resmi DPR.
Perwakilan koalisi menjelaskan, pengaduan kepada MKD merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada pihak terkait.
Somasi tersebut disebut jatuh pada 16 November 2026. Selanjutnya, koalisi menyerahkan surat pengaduan kepada sekretariat MKD.
“Surat pengaduannya sudah diterima di sekretariat dan sudah diberikan nomor,” katanya.
Koalisi berharap MKD menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penyusunan UU Perampasan Aset. Mereka juga meminta MKD memberikan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik tersebut terbukti.
ICW turut membantah klaim bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset telah berlangsung secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
Menurut perwakilan koalisi, penyelenggaraan rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak otomatis menunjukkan adanya partisipasi publik yang bermakna apabila masyarakat tidak memperoleh akses terhadap draf yang sedang dibahas.
“Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” ujarnya.
Ia bahkan menilai pembahasan dalam RDPU tidak berjalan optimal karena peserta tidak memiliki dokumen yang dapat dipelajari sebelum memberikan masukan. ICW juga menyatakan belum pernah diundang untuk membahas rumusan UU Perampasan Aset tersebut.
Soroti Norma Illicit Enrichment yang Tidak Masuk UU
Selain persoalan keterbukaan informasi, ICW menyoroti sejumlah substansi dalam UU Perampasan Aset yang dinilai bermasalah.
Salah satunya adalah tidak dimasukkannya norma illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Menurut ICW, ketentuan tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam menangani pejabat atau pelaku yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah.
Perwakilan koalisi menyebut DPR mengabaikan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar norma tersebut dimasukkan ke dalam undang-undang.
“Artinya para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya dengan undang-undang yang disahkan saat ini belum tentu bisa dijerat. Bahkan DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” katanya.
Ia juga mempertanyakan alasan norma tersebut tidak diakomodasi, sementara sejumlah ketentuan lain tetap dimasukkan dalam undang-undang.
Dalam pernyataannya, perwakilan koalisi turut menyinggung kepemilikan perusahaan dan peningkatan kekayaan pejabat yang menurutnya perlu diperiksa secara transparan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan dari pihak koalisi yang masih memerlukan pembuktian.
Poin kedua yang disoroti ICW adalah potensi tidak terpulihkannya kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan.
Koalisi menilai UU Perampasan Aset yang baru disahkan belum tentu dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara dari perkara-perkara korupsi masa lalu.
“Kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa lalu seperti kasus-kasus yang sudah dipublis pada publik dan kerugian-kerugian keuangan negara yang tercatat sampai dengan detik ini itu tidak akan bisa dipulihkan dengan undang-undang ini,” ujar perwakilan koalisi.
ICW juga mempersoalkan perubahan pengaturan mengenai badan pengelola aset yang disebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres). Koalisi khawatir mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan independensi karena pengaturannya berada di bawah Presiden.
Ketiga persoalan tersebut, menurut koalisi, seharusnya dibahas secara terbuka sebelum undang-undang disahkan.
Koalisi Siapkan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi
Tidak hanya mengadukan dugaan pelanggaran etik ke MKD, Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga berencana membawa persoalan UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Perwakilan koalisi mengatakan pihaknya telah mencatat sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan cacat formil dalam proses pembentukan undang-undang. Catatan tersebut akan menjadi bahan penyusunan permohonan uji materi atau judicial review ke MK.
“Tentu pada saat ini kita sudah mencatat beberapa catatan terkait kecacatan formil dalam perumusan undang-undang ini dan koalisi juga berencana untuk menyusun draf untuk uji ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Melalui dua langkah tersebut, yakni pengaduan ke MKD dan rencana pengujian ke MK, koalisi berharap proses pembentukan UU Perampasan Aset dapat dievaluasi.
Mereka menilai undang-undang yang bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset harus disusun secara transparan, melibatkan masyarakat secara bermakna, serta memuat substansi yang dinilai mampu menjawab persoalan pemberantasan korupsi.***







