BEBASBARU.ID, NASIONAL – Tertangkapnya dua bupati sekaligus dalam satu hari, membuat semua orang mikir, apakah benar semua kepala daerah baik Bupati/Walikota atau Gubernur semuanya korupsi?
Jawabannya…Iya!
Itu di ungkapkan langsung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi merespons Bupati Pati Sudewo terjerat kasus dugaan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Bursah saat penutupan Rakernas XVII Apkasi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1).
Awalnya Bursah yang juga Bupati Lahat menyinggung 40 bupati yang tidak hadir dalam acara Rakernas tersebut. Bupati Pati Sudewo salah satu kepala daerah yang tak hadir.
“Yang absen sini 160 ini, 120 ada, 40 ke mana,” kata Bursah.
Bursah lalu menyinggung kasus korupsi kepala daerah. Ia mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurutnya, tambahan anggaran itu agar para bupati tak korupsi. Bursah mengaku pernah mengeluh kepada Tito bahwa gaji bupati kecil hanya Rp5,7 juta per bulan.
Oleh karena itu, kata Bursah, tidak ada bupati yang tidak korupsi.
“Jadi, di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial,” ujarnya.
Bursah menyebut Tito akan memperjuangkan nasib bupati seluruh Indonesia dengan penambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Status hukum tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (18/1).
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.
“Kemudian, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/1) malam.***
