BEBASBARU.ID, POLITIK – Semakin ramai seruan demo besar-besaran dengan ke gedung wakil rakyat di Senayan, makin kencang pula para Anggota Dewan bersuara lantang menantang.
Bahkan polititisi PDIP Deddy Sitorus sebut, jangan samakan mereka yang juga anggota dewan yang terhormat, dengan rakyat yang hanya warga jelata.
Bahkan yang pongah adalah Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, dia merespons keras kritik rakyat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNNIndonesia.com, Sabtu (23/08/2025), Sahroni menilai desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap yang keliru. Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/08/2025) di hadapan para wartawan.
“Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan,” tambahnya.
Menurut Sahroni, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.
“Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” urainya.
Politikus asal NasDem itu mengklaim anggota DPR tidak anti terhadap kritik. Namun ia berharap kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.
“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ungkapnya.
Sahroni menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah.
“Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya,” katanya.
Di sisi lain, Sahroni merespons operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel terkait dugaan pemerasan.
Sahroni yang sebelumnya mengkritik OTT terhadap kadernya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, kini memuji OTT KPK terhadap Noel. Menurut dia, OTT sudah semestinya disertai transaksi dan alat bukti.
“Saya juga apresiasi KPK karena kali ini tegas menyebut OTT, dan memang sesuai faktanya: ada orangnya, ada transaksinya, dan ada buktinya. Jadi memang sesuai dengan definisi OTT yang sesungguhnya,” kata Sahroni dalam keterangannya.
Anak buah Surya Paloh itu juga memuji KPK karena tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, KPK harus siap bertindak jika menemukan bukti tindak pidana korupsi.
Dalam kasus Bupati Kolaka Timur, Sahroni mengkritik KPK dalam rapat kerja di Komisi III DPR. Dia bahkan meminta agar istilah OTT didefinisikan ulang.
“Kalau memang orangnya sudah berpindah tempat, dinamakan OTT Plus, atau sekalipun kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mending namanya diganti, jangan OTT lagi,” kata dia, Rabu (20/8).
Sahroni mengaku juga diminta Ketua Umumnya Surya Paloh agar fraksinya di DPR mengambil sikap atas kasus tersebut.***
