BEBASBARU.ID, POLITIK – Kalau selama ini mahasiswa yang berada di garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Kini kondisi berbeda terlihat.
Para dosen ramai-ramai turun tangan, nyatakan agar Presiden Jokowi jangan ikut-ikutan berkampanye, walaupun dibolehkan UU.
Pertanyaannya sekarang, kenapa harus para dosen yang turun tangan dan mahasiswa malah mingkem?
Apakah para dosen itu di bayar..? Sedang mahasiswa yang notabene lebih idealis ogah di bayar dan mereka mending nonton pesta demokrasi yang tinggal hitungan hari.
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNN, Minggu (04/02/2024), Sastrawan Okky Madassari menilai gerakan dan petisi yang muncul dari kampus pekan ini.
Merupakan bentuk ketidakpercayaan akademisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai sudah menyalahgunakan wewenang, katanya.
“Ini sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa kampus dan dunia akademik memberikan mosi tidak percaya kepada Jokowi,” kata Okky daat ditemui di kawasan Jakarta.
Okky beranggapan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi bukan rendah lagi, melainkan tidak ada, karena aspirasi rakyat tidak pernah didengar.
Okky pun mempertanyakan legitimasi Jokowi sebagai presiden. Bagi Okky, Jokowi memang secara hukum masih berstatus presiden. Namun, bukan lagi presiden di hati rakyat.
“Ketika seorang pemimpin tidak memiliki kepercayaan publik, lalu apa legitimasi dia? sudah enggak ada,” ucapnya.
Minta Para Menteri-menteri Mundur
Okky juga mendukung menteri-menteri di kabinet Jokowi mundur, sebagai pesan kepada rakyat betapa gentingnya situasi saat ini.
Dia mengatakan sudah banyak sikap Jokowi yang di luar batas, dengan di antaranya, memaksakan anak sulungnya maju di kontestasi Pilpres dengan dugaan mengakali hukum.
Selain itu, Jokowi juga terang-terangan menyatakan presiden boleh berpihak dan kampanye. “Kemaren sudah bilang presiden boleh kampanye, jadi memang sudah berat sekali,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Okky berpendapat dalam situasi seperti ini, kemunduran para menteri dari jabatannya menjadi penting.
“Apa pentingnya situasi ini? pentingnya itu mengirimkam pesan kepada pemilih. Jadi bayangkan kalau misalnya Sri Mulyani mundur, Menlu mundur, pemilih langsung akan melihat ada yang enggak beres dari kabinet,” tuturnya.
Di sisi lain, Okky berpendapat Jokowi harus segera berbenah, mengevaluasi diri, dan kembali mendengarkan suara rakyat. Jika tidak, Okky menyebut perlawanan dari rakyat tidak akan terbendung lagi.
“Bentuk kekecewaan ini akan terekspresikan ke hal hal lain. Tentu kita tidak ingin menghendaki ini terjadi,” ujarnya.
“Tapi ketika kampus sudah bersuara, mahasiswa sudah turun ke jalan, lalu kritik media juga ga didengarkan kita ga bisa cegah itu. Maka satu-satunya harapan, mereka mau mendengar,” katanya lagi.
Sebelumnya, kampus-kampus membuat petisi untuk Jokowi. Dimulai dari UGM yang merilis petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusan ya itu.
Pada Jumat (2/2) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.
Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara.
Aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.***
