BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Di saat tawaran bantuan berdatangan,pemerintah pusat justru menolak bantuan, bahkan juga tidak mau jadikan kebakaran lahan dan hutan sebagai bencana nasional.
Dengan alas an masih sanggup mengatasinya, padahal fakta di lapangan justru sebaliknya. Rakyat di Kalimantan dan Sumateria makin ngap-ngapan hirup asap Karhutla.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan belum akan menetapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Pemerintah juga memilih tidak mengambil opsi bantuan dari negara asing.
Dikutip dari tribunews.com, Senin (19/10/2026), langkah ini diambil lantaran kapasitas personel serta peralatan pemadam milik dalam negeri dinilai masih sanggup mengatasi dan mengendalikan karhutla secara mandiri.
Sikap resmi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rapat yang dihadiri unsur TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta kementerian terkait itu digelar khusus untuk mematangkan evaluasi penanganan karhutla sebelum dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Masalah penerapan bencana nasional. Sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung.
Eskalasi karhutla sendiri diketahui telah melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, hingga Papua dalam rentang empat bulan terakhir.
Meski pemadaman terus digencarkan, titik api di sejumlah daerah belum sepenuhnya padam. Pekatnya kabut asap masih menyelimuti permukiman warga hingga mulai mengganggu kesehatan masyarakat.
Kalkulasi Kendala Operasional dan Bantuan Malaysia
Dudung mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga, salah satunya Malaysia yang berniat menerjunkan tiga unit helikopter serta 52 personel pemadam.
Inisiatif dari negara tetangga tersebut muncul seiring maraknya sebaran kabut asap lintas batas (cross-border haze) akibat karhutla yang mulai berdampak ke kawasan jiran seperti Malaysia dan Singapura.
Namun, pemerintah mempertimbangkan bahwa penerimaan bantuan alutsista dan personel asing tidak serta-merta menyelesaikan masalah.
Penambahan armada asing justru berpotensi menimbulkan kendala operasional baru di lapangan, khususnya terkait manajemen distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan koordinasi taktis di medan kebakaran.
“Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing. Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan. Tiga heli, kemudian 52 personel,” ujar Dudung.
“Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan. Tapi untuk sementara kita masih sangguplah,” tambahnya.
Maksimalisasi Alutsista dan Bantahan Pasifnya Pemerintah
Menko Polkam menegaskan, operasi pemadaman karhutla di berbagai titik krisis telah berlangsung intensif selama lebih dari dua bulan.
Pemerintah telah memobilisasi seluruh potensi alutsista udara, mulai dari pesawat Hercules hingga helikopter—baik milik instansi negara maupun armada sewaan.
Di darat, ratusan personel gabungan TNI, Polri, lembaga terkait, hingga kelompok masyarakat relawan terus berjibaku memadamkan titik api di tengah medan yang sangat berat.
“Beberapa alutsista yang sudah dikerahkan, baik Hercules, kemudian heli, baik yang sewa maupun yang efektif, yang punya sendiri, itu sudah dikerahkan secara maksimal. Termasuk personel dari TNI, Polri, termasuk yang lain pun, bahkan masyarakat-masyarakat, tenaga-tenaga masyarakat sudah dilibatkan,” tutur Dudung.
Dudung sekaligus menepis anggapan publik yang menilai pemerintah tidak bertindak agresif dalam mengendalikan krisis lingkungan ini. Banyak petugas di lapangan yang harus menanggung risiko fisik cukup berat demi menaklukkan kobaran api.
“Penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat, ya. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, korban juga banyak yang berjatuhan untuk menangani ini, dan kita masih terus bisa melakukan,” tegasnya.***
