BEBASBARU.ID, DAERAH – Bukan kasus korupsi, tapi kasus selingkui alias selingkuh membuat karir Mohd Rizki Ramadhan terhenti sebagai dari jabatan Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Rizki diberhentikan DPRK Nagan Raya, berdasarkan laporan dari istrinya sendiri, yang menduga suaminya berselingkuh!
Rapat paripurna lembaga legislatif tersebut menyetujui rekomendasi Badan Kehormatan (BK), Kamis, (19/11/2026), yang dikutip dari pintoe.co, Jumat (20/11/2026).
Keputusan itu menyusul pemeriksaan etik terhadap Rizki setelah istrinya, Intan Keumala Tanzil, memergokinya bersama seorang perempuan berinisial NB di rumah dinas Ketua DPRK pada 28 Oktober 2026.
Dalam rapat paripurna, BK membacakan hasil pemeriksaan yang merekomendasikan pemberhentian Rizki dari jabatan pimpinan dewan. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 14/BK/DPRK/2026 tertanggal 16 November 2026.
Ketua BK DPRK Nagan Raya, Teuku Zulkarnaini, menjelaskan rekomendasi itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan sejumlah saksi, termasuk penelaahan bukti serta klarifikasi yang disampaikan selama proses pemeriksaan.
Dalam dokumen rekomendasinya, BK mencatat keterangan sejumlah saksi mengenai keberadaan NB di dalam kamar rumah dinas Ketua DPRK.
BK juga mencatat keterangan Rizki yang membenarkan keberadaan perempuan bukan mahram di dalam kamar rumah dinasnya dengan mengenakan piyama.
Rizki disebut mengakui pintu kamar dikunci agar istrinya tidak mengetahui keberadaan perempuan tersebut.
Kepada BK, Rizki menjelaskan pertemuan itu berkaitan dengan urusan bisnis. Ia juga menyampaikan bahwa hubungan rumah tangganya dengan pelapor saat itu sedang tidak baik.
BK menilai tindakan tersebut tidak patut dan bertentangan dengan ketentuan tata tertib serta sumpah janji jabatan anggota DPRK. Perbuatan itu dinilai mencederai kehormatan, martabat, dan kredibilitas lembaga legislatif.
Rekomendasi pemberhentian tersebut hanya menyangkut jabatan Ketua DPRK, bukan keanggotaan Rizki sebagai anggota DPRK Nagan Raya.
Wakil Ketua I DPRK, Afzalul Zikri, sementara menjalankan tugas pimpinan dewan hingga proses penetapan ketua definitif dilakukan.
Sebelum rapat paripurna, Rizki telah menyampaikan keberatan terhadap proses pemeriksaan BK. Ia mengaku tidak menolak diperiksa, tetapi mempersoalkan pemanggilan yang menurutnya tidak dilakukan secara adil.
Rizki menyebut dirinya menerima panggilan ketika sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta. Ia juga mempersoalkan ajakan Wakil Ketua BK, Cut Man, kepada masyarakat untuk menghadiri rapat paripurna.
Ia menduga ajakan tersebut merupakan bentuk mobilisasi untuk menjatuhkan dirinya dari jabatan Ketua DPRK.
Rizki sebelumnya meminta pimpinan DPRK menunda paripurna hingga perkara dugaan khalwat yang dilaporkan istrinya memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, rapat paripurna tetap dilaksanakan.
Kasus Dugaan Khalwat Masih Berjalan
Di luar proses etik di DPRK, dugaan khalwat yang melibatkan Rizki dan NB masih ditangani aparat penegak hukum.
Intan melaporkan perkara tersebut ke Polres Nagan Raya pada 29 Oktober 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/135/X/2026/SPKT/Polres Nagan Raya/Polda Aceh.
Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh.
Penyidik mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketentuan tersebut mengatur ancaman uqubat cambuk paling banyak 10 kali, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau penjara paling lama 10 bulan.
Hingga 19 November 2026, belum ditemukan keterangan resmi terbaru Polda Aceh mengenai hasil penyidikan maupun penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, pemberhentian Rizki dari jabatan Ketua DPRK merupakan konsekuensi proses etik dan kelembagaan. Sementara dugaan pelanggaran hukum jinayat tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.***







