BEBASBARU.ID, POLITIK – Bakal mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka gara-gara skandal Suket, justru akan memparah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab otomatis, selain hubungannya dengan Geng Solo ambruk, maka sasaran tembak akan langsung mengarah pada sang Presiden, terutama dari pendukung Jokowi.
Saat ini, dikutip dari tribunews.com, Rabu (11/11/2026), kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membawa konsekuensi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah mencuat usulan hak menyatakan pendapat di DPR dan wacana pemakzulan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan permohonan pengunduran diri pada Selasa (10/11/2026) lalu.
Isu pemakzulan Gibran sendiri mencuat setelah muncul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah SMA mantan Wali Kota Solo tersebut.
Lantas, apa konsekuensi akan dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto ketika wakilnya, Gibran mundur dari jabatannya?
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden dapat mengubah peta tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebab, selama dua tahun terakhir, polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran dinilai menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.
Jika Gibran keluar dari gelanggang politik, sorotan berpotensi beralih langsung kepada Presiden Prabowo.
Hal tersebut, disampaikan Arifki dalam dialog Program Tribunnews On Focus yang dipandu oleh host Nila Irda dari Studio Tribunnews Solo, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026).
“Iya memang konsekuensi yang pertama tadi adalah samsak politiknya (tameng politik) akan hilang karena kan selama 2 tahun terakhir, orang kan kalau ini kita harus jujur di media-media di televisi dua tahun terakhir kan lebih fokus membahas ijazah Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, jarang juga membahas soal yang lain apakah program pemerintah dan lainnya.
“Dan saya rasa ketika misalnya Mas Gibran mundur keluar dari gelanggang politik suka tidak suka, maka ini juga akan menjadi ruang bagi oposisi atau massa sipil untuk mengalihkan isu selama ini ke Mas Gibran, jadi juga akan langsung mengarahkan ke Pak Prabowo,” ucapnya.
Selain itu, mundurnya Gibran juga dinilai dapat memengaruhi strategi pemerintahan Prabowo ke depan.
Presiden perlu memastikan program-program unggulan pemerintah tetap berjalan optimal sekaligus mengantisipasi manuver oposisi maupun partai koalisi yang dinilai masih bermain dua kaki.
“Maka saya rasa tentu strategi yang akan dilakukan Pak Prabowo adalah bagaimana dengan tanpa Mas Gibran lagi tentu akan membuat beberapa program-program unggulan mendatang lebih berkualitas karena ketika tidak akan menjadi ruang ini tentu juga akan dimanfaatkan oleh oposisi maupun partai koalisi yang hari ini juga main dua kaki,” ungkap Arifky.
Di sisi lain, penentuan sosok pengganti Gibran di kursi wakil presiden juga diperkirakan tidak akan mudah bagi Prabowo.
Sebab, sejumlah nama potensial seperti Ketum Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai memiliki kalkulasi politik dan kepentingan masing-masing.
“Saya juga ragu kalau misalnya Pak Prabowo memilih Mas AHY atau mungkin PDIP atau mungkin Mbak Puan, tentu dia juga akan berhitung untuk mempersiapkan bagaimana untuk dia sebagai figur menjadi penantang Pak Prabowo di Pilpres 2009 atau mungkin sebagai cawapres,” kata alumnus Universitas Andalas (Unand) itu.
Dengan demikian, lanjut Arifky, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Prabowo akan turut menentukan posisi politik wakil presiden pengganti Gibran.
Jika kinerja pemerintah mendapat respons positif, hal itu dapat menguntungkan Wapres baru.
Sebaliknya, ketika kepuasan publik menurun, partai-partai koalisi maupun wapres pengganti berpotensi mulai mencari manuver politik agar tidak ikut terbebani oleh penurunan citra pemerintahan.
“Maka saya rasa tentu ini juga akan dipengaruhi dengan kekuatan publik para pemerintah. Ini juga akan melihat bagaimana posisi dari masing-masing partai koalisi begitu,” terang Arifky.
Pengunduran Diri Gibran Picu Pembagian Peran di Kabinet
Dalam kesempatan berbeda, polemik pengunduran diri Gibran juga dinilai berpotensi membawa dampak terhadap hubungan politik para tokoh di lingkar kekuasaan.
Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, menilai dinamika tersebut turut mempertaruhkan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Gibran kan bukan sekadar Wakil Presiden, melainkan putra Jokowi. Berhentinya Gibran akan memberikan peluang besar bagi Prabowo untuk menata pemerintahan sepenuhnya sebagaimana yang diinginkannya. Sebaliknya, bagi Jokowi, pengaruh politiknya di dalam pemerintahan tentu akan mengalami perubahan,” kata Saifuddin, Selasa (10/11/2026), dilansir SerambiNews.com.
Saifuddin memperkirakan, mundurnya Gibran akan mendorong perubahan pola komunikasi serta pembagian tugas di lingkungan kabinet.
Selain itu, partai politik yang sebelumnya mengusung dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diprediksi akan menata ulang posisi dan arah dukungan politik mereka.
“Bisa saja partai-partai koalisi pecah ke dalam dua blok atau lebih. Perpecahan ini nantinya akan sangat berkaitan dengan persiapan dan konstelasi menuju pemilihan presiden mendatang,” jelasnya.
Dalam perspektif ketatanegaraan, Saifuddin meminta semua pihak berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 jika Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua kandidat yang diajukan oleh presiden.
“Dengan kata lain, tak perlu ada pemilihan tersendiri. Ini terkesan sangat mudah diikuti jika kata baca bunyi pasal, tetapi di dalam praktiknya nanti mungkin akan timbul dinamika yang luar biasa,” tambahnya.***
