BEBASBARU.ID, POLITIK – Bukan hanya kepolisian yang kini sibuk bukan main dengan kasus penyadapan yang melibatkan Jenderal polisi aktif berbintang 4 dan 3 jenderal polisi lainnya.
Kini salah satu parpol warisan Orba, yakni Partai Golkar dikabarkan juiga bergejolak, setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menanggapi isu dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tagline Munaslub Partai Golkar bahkan kini sudah bergema, bahkan tak malu-malu lagi, dengan gambar Ahmad Dolly Kurnia Tanjung sebagai Caketum alias Calon Ketum, untuk gantikan Bahlli Lahadalia.
Mabes Polri menyatakan masih mendalami informasi tersebut. Penyidik hingga kini masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik setelah proses penyelidikan berjalan lebih lanjut.
“Terima kasih atas informasinya. Tadi kami sampaikan ini masih dalam proses. Untuk perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut sebagai akuntabilitas,” ujar Trunoyudo, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews, Jumat, (06/11/2026).
Polri Dalami Keterlibatan Ketum Partai
Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Trunoyudo mendapat pertanyaan mengenai kebenaran isu keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Prabowo.
Wartawan juga mempertanyakan apakah perangkat yang digunakan untuk menjalankan operasi penyadapan tersebut berasal dari operasional judi online atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas lain di media sosial.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh informasi yang berkembang masih dalam proses pendalaman.
Ia belum memberikan kepastian mengenai identitas maupun peran ketua umum partai politik yang disebut-sebut terlibat dalam perkara tersebut.
Polri juga belum membeberkan secara terperinci asal-usul perangkat operasional yang diduga digunakan dalam aktivitas penyadapan.
“Terima kasih atas informasinya tadi saya sampaikan ini masih dalam proses penyelidikan” kata Trunoyudo.
Selain mempertanyakan dugaan keterlibatan pihak politik, awak media juga menanyakan kemungkinan pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang terseret dalam kasus tersebut.
Trunoyudo menyampaikan bahwa proses terkait kode etik akan berjalan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan penanganan perkara.
“Terhadap saudara SU, terkait kode etik tentu secara berkesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana,” kata Trunoyudo.
Meski demikian, ia belum menjelaskan secara terperinci jumlah anggota yang akan menjalani proses pemeriksaan etik maupun tahapan yang akan dilakukan.***
