BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali jadi bulan-bulana netizen gara-gara meminta agar BBM akan di campur bahan ethanol.
Hujatan pun tertuju pada Ketum Partai Golkar ini. Apalagi yang mau di lakukan sang Menteri ESDM Ini, jangan – jangan mobil atau motor malah langganan masuk bengkel, kalau BBM di campur ethanol?
Nah, bagaimana tanggapan produsen mobil dengan wacana pemerintah ini?
Di kutip BEBASBARU.ID dari CNN Indonesia.com, Sabtu (11/10/2025), Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menanggapi pro dan kontra kandungan etanol 3,5 persen pada bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Menurutnya, campuran etanol 3,5 persen pada BBM seharusnya tidak perlu diperdebatkan, sebab BBM di Indonesia seharusnya persentase etanolnya sudah lebih tinggi itu.
“Bayangin kami yang mobil buat MBG (Karoseri Hilux Rangga mesin bensin) saja sudah E20. Ini Zenix E85,” kata Bob di Karawang, Jawa Barat, Kamis (09/10/2025) lalu.
“Makanya saya bingung E3 (base fuel bensin Pertamina dengan campuran etanol 3,5 persen) saja sudah ribut gitu,” ucapnya kemudian.
Ia menilai dukungan terhadap perkembangan teknologi, termasuk penggunaan BBM campuran etanol merupakan hal positif.
Sebab penggunaan bahan bakar minyak dengan persentase etanol lebih besar akan menumbuhkan perekonomian dalam negeri,
“Kalau bensin, itu kan tambang yang memproduksi. Yang kaya pemilik tambang. Kalau etanol yang kaya siapa? (Petani) Tebu, terus jagung, terus kasava, sorgum, itu petani. Nah jadi kalau itu bisa berkembang dengan baik, itu bisa jadi pilar kedua pertumbuhan ekonomi kita setelah sawit. Jadi multiply effect,” ucap Bob.
Bob melanjutkan seiring perkembangan zaman, teknologi pada kendaraan juga perlu berubah, termasuk untuk urusan penggunaan bahan bakar alternatif di masa mendatang.
Bob turut memberikan perbandingan atas pengaplikasian BBM bensin etanol di sejumlah negara maju yang diklaimnya sudah sangat lumrah diterapkan.
“Kami kasih referensi aja. Di luar negeri itu sekarang hampir semua negara ini sudah menerapkan E10, E20, bahkan Thailand itu sudah bergerak dari E10 ke E20. Di Amerika di beberapa negara bagian E10, E15, bahkan ada yang E85,” tutur Bob.
Ia menekankan bahwa di Brazil sudah mengadopsi E100. Toyota mengklaim sejak 20 tahun yang lalu sudah bisa bikin mesin berbahan bakar etanol 100 persen.
“Makanya saya juga bingung kok sekarang kita ribut etanol 3 persen,” ucap Bob menambahkan.
Pemerintah bakal menerapkan mandatory atau kewajiban etanol 10 persen (E10) untuk seluruh produk bensin dalam negeri.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mandatory E10 telah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto dan disepakati untuk penerapannya.
Bahlil menyebutkan mandatory etanol 10 persen ini tujuannya untuk mengurangi impor minyak dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya, dari tanaman tebu untuk dijadikan etanol.
Sebab, berdasarkan porsinya, penggunaan BBM untuk konsumsi saat ini sebesar 60 persen masih berasal dari impor. Oleh sebab itu, demi kemandirian energi dalam negeri, pemerintah harus menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Selain untuk mengurangi impor, mandatory E10 juga bertujuan untuk mendukung komitmen energi bersih yang ramah lingkungan atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Dengan demikian, kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa, agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Bahlil memperkirakan penerapan E10 bisa berlaku 2-3 tahun ke depan atau pada 2027 atau 2028.
Inilah kata-kata Netizen yang BEBASBARU.ID kutip:
Blonthang Badala
Salahnya bahlul nggak nerangin segamblang sampeyan pak bob. Lagian kalau bahlul yg nerangin rasanya kok ikut bahlul kalau percaya…🤣🤣🤣
Yudi Heru
Di luar negeri apapun perubahan yg dilakukan oleh perusahaan perminyakan disana rakyatnya selalu percaya karna selama ini mereka sangat menjaga kualitas dan kepercayaan.. sedangkan di Indonesia banyak kejadian negatif di lapangan yg membuat sulit mepercayai kualitas dari produk pertamina.
Mayulis Adhi
Sebenarnya pokok masalah itu adalah rakyat terlalu sering kena bohong oleh pemimpin mereka. Sehingga mereka cepat curiga dg adanya perubahan. Apa lagi kalau pemimpin yg bicara itu dari kalangan partai.***
