BEBASBARU.ID, POLITIK – Aksi joget-joget Eko Patrio, Uya Kuya Cs saat lagu di setel di gedung wakil rakyat, yang langsung dikaitkan dengan naiknya tunjangan para wakil rakyat ini, masih menuai polimek hingga kini.
Kenaikan plus joget-joget seolah menertawakan kondiri riil di tengah masyarakat, yang masih banyak hidup dalam kekurangan dan sulit mendapatkan pekerjaan.
Bahkan ada ajakan reformasi jilid II, tapi kini tujuannya bubarkan DPR-DPRD, karena dianggap tak bawa manfaat!
Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyebut tunjangan anggota DPR yang meroket sebagai kebijakan gila.
Hal tersebut disampaikan Agus Pambagio dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (21/8/2025), yang dikutip BEBASBARU.ID dari kompas.com, Jumat (22/08/2025).
“Ini bukan kontradiktif, ini sih gila, ini kebijakan gila menurut saya. Karena begini loh, masyarakat itu sedang ditekan di daerah-daerah, saya baru kembali dari daerah-daerah meskipun bukan anggota DPR,” kata Agus.
“Itu mereka kesulitan karena dana perimbangan, dana-dana dari pemerintah pusat itu tidak ada lagi, banyak bekas bencana tidak bisa diapa-apakan yang di Kabupaten Luwu dan sebagainya. Itu kan banjir terus batu-batu sekarang kalau hujan sedikit banjir dan dana APBD itu 50 persen habis buat gaji, karena ada beban CPNS, beban PPPK, dan sebagainya.”
Menurut Agus, seharusnya yang menjadi anggota DPR bukanlah orang miskin sehingga tidak perlu diberikan tunjangan.
“Ngapain dikasih, ini sama saja ngasih bansos ke anggota DPR gitu. Beli bensin kalau dia bisa beli mobil harganya Rp2-3 miliar, kenapa harus dikasih subsidi bensin,” kata Agus.
“Mereka dana-dana ke daerah sudah banyak sekali, tadi Rp100 juta itu hanya baru sebagian kan, kan banyak sekali dana yang dia bisa pakai dan mereka bukan orang miskin sekali lagi.”
Agus khawatir, kebijakan soal tunjangan DPR ini akan memicu pergolakan di kalangan buruh, tenaga kesehatan hingga guru.
“Kalau begini saya khawatir teman-teman buruh, teman-teman nakes, teman-teman guru yang kemarin katanya dihina Menkeu, itu bisa menagih jatah saya mana, karena mereka miskin, karena mereka kan tidak sekaya anggota DPR,” kata Agus.
“Untuk jadi anggota DPR harus kaya, perkara duitnya dia utang dari mana itu urusan pribadi. Ini yang menjadi persoalan, kebijakan ini sangat tidak populer dan menyesatkan masyarakat karena semua disuruh berhemat tetapi ini yang justru harus memikirkan kita hidupnya nyaman.”***
