BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Gebrakan pemberantasan Judol alias judi online yang di gagas Presiden Prabowo secara masif, akhirnya menuai hasil luar biasa.
Selain menangkapi pegawai Komindigi, cara kerja para pengelola situs judol pun sudah di ketahui kepolisian.
Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah modus yang digunakan oleh para pelaku kasus judi online.
Menurut Listyo, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks DPR, yang dikutip BEBASBARU.ID dari CNN, Selasa (12/11/2024).
Modus-modus yang dilakukan oleh kelompok pelaku judi online mulai dari proses pemasarannya yang kemudian memanfaatkan influencer, backlink situs pemerintah, broadcast, dan promosi di media sosial.
Kemudian, kata Listyo Sigit, para pelaku ini juga mengubah alat pembayaran yang mereka gunakan dari yang awalnya memanfaatkan rekening bergeser ke kripto.
“Saat ini bergeser menggunakan payment gateway, QRIS, dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan kripto,” ujarnya.
Selain itu nominal transaksi yang dipatok juga mengalami pergeseran. Hal ini yang diduga memicu kecanduan masyarakat dalam melakukan judi online.
“Saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tadinya Rp100 ribu sampai Rp1 juta saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp10 ribu juga bisa ikut bermain judi online. Sehingga hari ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Listyo turut mengungkap sejumlah kendala dalam menindak kasus judi online ini. Salah satunya terkait keberadaan server yang berada di luar negeri, antara lain di Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, hingga China.
Sigit menyebut sejumlah negara itu memiliki regulasi yang berbeda, bahkan ada yang melegalkan judi online.
“Sehingga ini menjadi masalah sendiri pada saat kita melakukan pemberantasan pemberantasan judi online,” ujarnya.
Pola layering transaksi dengan menggunakan banyak rekening juga menjadi kendala tersendiri. Bahkan, ada pelaku yang memanfaatkan KTP masyarakat untuk membuka rekening.
“Mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar dan kemudian KTP-nya dipinjam untuk membuka rekening dan mereka diberikan insentif, ini yang terjadi,” kata Listyo.
“Sehingga kemudian sistemnya rekening masuk, satu hari dua hari dicabut, rekening baru masuk lagi buka account, kemudian sehari dua hari dicabut. Ini pola-pola yang mereka lakukan,” lanjutnya.***
