BEBASBARU.ID, POLITIK – Wakil rakyat memang jabatan menggiurkan, parahnya lagi merekah seenak udel rubah UU atas nama rakyat, termasuk soal gaji dan tunjangan.
Setelah rame soal uang rumdin yang jumlahnya tak sedikit per bulan, yakni 30 hingga 50 perbulan, yang rencananya akan jadi tambahan pemasukan.
Kini kritik keras juga dialamatkan ke DPR, sehubungan dengan uang pensiun seumur hidup, bagi anggota dewan yang gagal kembali ke senayan.
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNN Indonesia, Jumat (04/10/2024), Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan mengkaji tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR yang menuai polemik baru-baru ini.
Dasco mengaku telah mendengar banyak kritik dari masyarakat terhadap aturan tersebut. Dia menganggap hal itu sebagai aspirasi masyarakat yang harus didengar DPR.
“Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jumat (4/10).
Tunjangan seumur hidup anggota DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Uang pensiun itu diatur dalam Pasal 13 UU tersebut.
Aturan itu dirinci dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Para wakil rakyat berhak mengantongi uang pensiun sebanyak 60 persen dari gaji pokok.
Namun besarannya bagi setiap anggota dewan bisa beragam, bergantung pada jabatan atau posisi yang diemban.
Misalnya, anggota DPR yang merangkap ketua akan mendapat tunjangan sebesar Rp3,02 juta, 60 persen dari gaji Rp5,04 juta per bulan.
Lalu, anggota DPR yang merangkap wakil ketua Rp2,77 juta, 60 persen dari gaji pokok Rp4,62 juta per bulan.
Sedangkan, anggota DPR yang tidak merangkap jabatan Rp2,52 juta, 60 persen dari gaji pokok Rp4,20 juta per bulan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu memaklumi masukan dari masyarakat terhadap aturan tersebut. Dia memastikan masalah tersebut akan dibawa dalam rapat masa sidang yang akan datang.
“Kita akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang,” katanya.***
