BEBASBARU.ID, POLITIK – Baru 3 bulna menjabat, sudah ada 3 kehebohan besar yang melanda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yakni soal pagar laut dan sertifikat tanah, kelakuan oknum polisi yang nakal dan berbuat kriminal serta yang terbaru soal kelangkaan gas LPG 3Kg, yang biki geger warga se Indonesia.
Prabowo pun kesal bukan main, hingga dia pun mulai mengancam akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja dengan benar untuk rakyat.
Prabowo bahkan sudah perintahkan jajaran kabinetnya agar benahi semua institusinya, atau dia yang akan turun tangan membenahi.
Dikutip BEBASBARU.ID dari CNN, Jumat (07/02/2025), itu diucapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (05/02/2025) lalu.
Prabowo kembali memberi peringatan akan menindak menteri yang tidak berubah meski sudah berulang kali diberikan peringatan.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” ujarnya.
Selepas acara, Prabowo kembali menegaskan kepada awak media apabila dirinya akan menyingkirkan Menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat.
Hal itu juga ia sampaikan menjawab peluang adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tuturnya.
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro memaknai pernyataan Prabowo tersebut sebagai peringatan keras atau kartu kuning terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.
Agung menilai pernyataan tersebut bukan tidak mungkin memang sengaja disampaikan Prabowo sebagai puncak kekesalannya kepada para menteri yang kerap bermasalah.
“Ada dua kata yang ingin saya menggarisbawahi yakni ndablek dan bandel. Artinya itu mungkin puncak dari kekesalan dan kekecewaan Presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).
Menurutnya kekesalan yang disampaikan Prabowo sangat wajar dikarenakan dirinya sebagai Presiden harus turun tangan untuk mengatasi kegaduhan yang ditimbulkan oleh para Menteri baik secara langsung ataupun melalui perantara.
“Mulai dari LPG, pagar laut sampai PPN yang tidak jadi naik. Dalam tanda petik Presiden harus menjadi Damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan pembantunya,” tuturnya.
Di sisi lain, Agung turut menyoroti momen penyampaian peringatan yang dilakukan Prabowo dalam acara Harlah NU.
Menurutnya, hal itu dapat dimaknai bahwa Presiden ikut bersama dengan publik yang merasa kecewa dengan kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.
“Presiden ini gaya bahasanya low-context, ngomong apa adanya. Iya atau enggak, tidak bisa abu-abu. Ketika beliau ngomong di Harlah NU, artinya dia bersama publik. Kalau publik kecewa, kesal, dia akan mengikuti arus itu,” jelasnya.
Ia mengatakan indikasi reshuffle juga semakin menguat lantaran Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut menguatkan pernyataan Prabowo dengan menyebut ada Menteri yang tidak seirama.
Reshuffle Paling Ideal di 6 Bulan Pemerintahan
Lebih lanjut, Agung mengatakan idealnya pelaksanaan reshuffle awal pemerintahan baru akan dilakukan setelah kurang lebih berjalan enam bulan.
Kendati demikian, ia menilai tidak menutup kemungkinan kocok ulang bisa dilakukan lebih awal dari kebiasaan apabila memang ada perilaku atau kinerja menteri yang sangat buruk dan dianggap tidak dapat berubah.
“Kalau kecewaannya bertumpuk, menterinya perilakunya buruk seperti membuat kebijakan tanpa sosialisasi dan lainnya ya bisa lebih cepat,” ujarnya.
“Karena kalau diteruskan ini justru bisa membahayakan wibawa, reputasi, legitimasi hingga approval rating dari Presiden,” imbuhnya.***
