BEBASBARU.ID, TABALONG – Kegelisahan melanda semua dinas tak terkecuali DPRD, setelah Anggaran APBD Tabalong di pangkas hingga 1 Triliun oleh pemerintah pusat melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
APBD Tabalong 2026 diproyeksikan akan mengalami rasionalisasi anggaran hingga sekitar Rp 1 triliun akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, APBD Tabalong Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 3,4 triliun, namun diprediksi akan turun karena adanya pemotongan dana transfer daerah sebesar sekitar Rp 1,3 triliun, terutama dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).
Sehingga mau tak mau semua dinas di lingkup Pemkab Tabalong terpaksa pangkas habis-habisan anggaran hingga lebih dari 50 persen.
Bahkan juga ADD atau dana desa juga akan kena imbasnya, dan alami penurunan.
Namun, akibat ucapan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, terbongkarlah praktek semua Pemda baik dari Propinsi hingga Kabupaten/Kota, ternyata sengaja parkir sebagian duit APBD- nya di Bank-bank milik daerah, atau bank plat merah.
Contoh yang menghebohkan Kalsel, Gubernur H Muhidin dengan polosnya sebut dana yang sengaja di parkir yang jumlahnya hampir 4 triliun (sebelumnya di sebut 5,1 T) itu depositonya mencapai 21 miliar per bulan.
Menkeu Purbaya pun jengkel, sebab otomatis pemerintah harus membayar lagi bunganya, padahal uang itu harus di putar atau bergulir, agar ekonomi jalan.
H Masruddin, Mantan Wakil Ketua DPRD Tabalong 2014-2019 menyebutkan, harusnya semua Dinas dan di pelopori DPRD, menolak pemotongan anggaran tersebut.
“Tapi, tak perlu ke Ke Kemenkeu sono menolaknya, cukup tekan Bupati Tabalong, agar tarik semua duit yang ngen-dap atau di depositokan di bank, mau kolaps itu bank, bukan urusan!” cetus pria yang akrab di sapa H MRD ini.
H MRD menambahkan duit yang sudah di transfer pusat, bukan buat di depositokan, tapi di belanjakan.
“Selama ini, ada nggak Bupati Tabalong terbuka soal bunga bank? Kemana bunga-bunga itu di salurkan, saya saja selama di DPRD 10 tahun tak pernah tahu,” bongkar H MRD blak-blakan.
Bahkan H MRD menambahkan, andai tak di buka Menkeu Purbaya, sampai kiamat tak ada yang tahu soal ini, di mana duit-duit mengendap tak sedikit di bank, sementara pembangunan malah jalan di tempat.***
