BEBASBARU.ID, POLITIK – Niat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa perbaikin republik ini menemui tantangan luar biasa, bahkan wakil rakyat yang harusnya dukung niatnya, malah jadi corong nomor 1 memusuhinya!
Itulah celetukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian saat ia menghadiri forum yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum tersebut, Menkeu Purbaya sempat menyampaikan gurauan mengenai suasana yang terasa lebih menegangkan, karena hadirnya para kepala daerah dan anggota DPRD yang anggarannya baru saja dipangkas oleh Kementerian Keuangan.
Ia menggambarkan presentasinya seperti ajang pembantaian bagi dirinya oleh para politisi.
Meski begitu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ia sudah terbiasa menerima kritik tajam sehingga situasi tetap terkendali.
“Datang ke sini lebih ngeri lagi. Di sini ada Pemda, DPRD yang anggarannya baru saya potong.
Ini presentasinya pembantaian menkeu oleh anggota partai. Saya biasa dibantai kok. Aman,” papar Menkeu Purbaya sambil bercanda, dikutip BEBASBARU.ID dari KOMPAS.COM, Jumat (12/12/2025).
Sebelumnya, pemerintah daerah sempat memprotes pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.
Menkeu Purbaya, yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, memahami tantangan yang dihadapi daerah, namun menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dipandang secara menyeluruh.
Pemotongan anggaran dilakukan sebagian karena masih banyak kasus penyimpangan belanja daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Meskipun ada pemotongan, pemerintah pusat tetap menyalurkan program dengan nilai yang lebih besar, namun pengelolaannya dipusatkan agar hasilnya lebih efektif dan terukur.
Selain itu, pemerintah memutuskan menambah dana transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun setelah kajian lanjutan atas usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang telah disetujui oleh Menkeu Purbaya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif dan menegaskan bahwa peluang penambahan anggaran tetap terbuka apabila pada kuartal pertama 2026 terdapat perubahan kebutuhan atau perbaikan dalam pengelolaan belanja daerah.
“Kalau bagus saya hadap Presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup harusnya sih,” tegas Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya hingga akhir tahun berpotensi dipotong pada alokasi tahun berikutnya.
Pernyataan itu Menkeu Purbaya sampaikan dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
“Belanja pemerintah pusat kita dorong supaya jalan lebih cepat.
Saya ancam kalau enggak habis, tahun depan saya potong anggarannya,” kata Menkeu Purbaya Menkeu Purbaya, ia menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah pusat bertujuan mengoptimalkan dorongan terhadap perekonomian.
Ia menyebut langkah tersebut telah mendapat dukungan dari Komisi XI DPR RI.
Menurutnya, anggaran yang tidak digunakan justru membebani negara karena tetap harus dibayar bunganya, sementara dampak ekonominya tidak maksimal.
“Kalau saya sudah utang terus nggak dipakai, saya dosa, saya utang untuk uang yang nggak dipakai. Bayar bunganya juga bisa mahal tuh utang. Lebih jelek lagi, dorongan keekonomian menjadi tidak maksimal,” papar Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya sebelumnya bahkan menyatakan bahwa K/L yang tidak mampu menghabiskan pagu belanja dipersilakan mengembalikannya kepada Kementerian Keuangan.
Per November 2025, tercatat beberapa K/L telah mengembalikan anggaran total sekitar Rp 3,5 triliun karena memilih tidak melanjutkan rencana belanja.
Ia menambahkan bahwa secara umum penyerapan anggaran masih berada dalam jalur yang direncanakan, meskipun ada sejumlah K/L yang menyerah dan mengembalikan sebagian alokasinya.
“Sedang kami pelajari ini kan sedang gerak. Rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita. Tapi kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikkan sampai dengan sekarang karena mereka tidak mau belanja,” ujar Menkeu Purbaya.
Namun, Menkeu Purbaya tidak merinci kementerian atau lembaga mana saja yang melakukan pengembalian tersebut.***
