BEBASBARU.ID, INVESTIGASI – Setelah di panggil DPR RI hari ini Senin (28/09/2026), kini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, malah makin membongkar bobrok di lapas tersebut.
Yang paling parah, yakni tidak pernah di anggarkan pembangunan ke 13 kamar lapas mewah itu. Sehingga banyak yang menduga, pembanguna itu dari duit haram.
Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) L (Lapas) Kelas IIA Cibinong nonaktif Deni Sugiarto mengaku tidak tahu sumber anggaran pembangunan 13 rumah dinas di sekitar lapas tersebut.
Di area lapas ada total 16 unit rumah dinas. Sebanyak 13 unit rumah dinas tidak tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan 3 lainnya tercatat.
Di dalam rapat, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya awalnya bertanya siapa pejabat di Lapas Cibinong yang sudah bertugas lama. Willy lalu bertanya sejak kapan 13 rumah dinas itu dibangun.
Deni yang mengaku sudah lebih dari 5 tahun menjadi Kaur Umum mengatakan rumah dinas itu dibangun pada 2023.
“Siap, izin. untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023, Bapak. Izin, bukan 2021, mohon izin. Itu Januari, Bapak, izin,” kata Denny dalam rapat dengan Komisi XIII, Senin (28/9).
Dikutip dari CNNIndonesi.com Deni mengatakan pembangunan selesai pada April 2023. Willy lalu mencecar soal izin pembangunan rumah dinas.
“Tapi status pinjam pakainya baru keluar 2026?” tanya Willy.
Deni mengatakan pembangunan dilakukan di masa Kalapas sebelumnya. Saat itu, pembangunan dilakukan sembari izin berproses.
“Untuk waktu itu, sebelum sebelumnya terbangunnya mess itu, Bapak, ada kunjungan dari Bupati. Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mohon izin membuat rumah dinas pegawai, Bapak,” kata Deni.
“Nah, sambil beriringnya waktu, diizinkan untuk kami membangun sedangkan suratnya akan diproses, Bapak, izin. Nah, ketika itu, Pak Kalapas langsung melaksanakan pembangunan untuk rumah dinas pegawai, Bapak,” imbuh dia.
Deni mengatakan rumah dinas itu dibangun di masa Kalapas Usman Madjid. Willy lalu kembali bertanya sumber pembiayaan pembangunan 13 rumah dinas.
Namun, Deni mengklaim tidak tahu sumber pendanaan pembangunan 13 rumah dinas.
“Mohon izin, Bapak. ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum, dan jujur, Bapak, untuk pembangunan itu saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur, Bapak, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan gimana, Bapak. Mohon maaf, Bapak,” kata Deni.
Hasil sidak Ombudsman pada 25 September mengungkap temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong.
Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya.
Tim Ombudsman sempat meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut. Orang itu berstatus warga binaan alias narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempatinya.
Pihak lapas mengatakan bangunan berfasilitas lengkap di lapas itu merupakan rumah dinas jabatan.***
